Makassar- Lemkiranews.Id
Struktur keuangan daerah di Sulawesi Selatan tahun 2025 mulai terungkap, menunjukkan bagaimana provinsi ini mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diterima per 16 Maret 2025, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan mencapai Rp 47,97 triliun (pendapatan), dengan belanja Rp 48,29 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 322,51 miliar.
Meski mengalami defisit di beberapa daerah, alokasi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, Kamis (20/3/2025).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki APBD sebesar Rp 9,74 triliun (pendapatan) dan Rp 9,61 triliun (belanja), dengan defisit pembiayaan Rp 130,02 miliar. Sementara itu, Kota Makassar masih menjadi daerah dengan APBD tertinggi di Sulsel, mencapai Rp 5,38 triliun.
Sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat ekonomi dan perdagangan, dominasi Makassar dalam pengelolaan anggaran tidak mengherankan. Namun, ketimpangan anggaran antara Makassar dan daerah lainnya tetap menjadi tantangan, terutama bagi kabupaten/kota dengan APBD kecil.
Daerah dengan APBD Terbesar di Sulsel 2025
1. Kota Makassar – Rp 5,38 triliun,
2. Kabupaten Bone – Rp 2,84 triliun,
3. Kabupaten Luwu Timur – Rp 2,05 triliun,
4. Kabupaten Gowa – Rp 2,19 triliun.
Sebagai daerah dengan anggaran besar, kabupaten/kota ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Daerah dengan APBD Terkecil di Sulsel 2025
1. Kota Parepare – Rp 967,60 miliar,
2. Kabupaten Barru – Rp 919,67 miliar.
Meski memiliki anggaran lebih kecil, Kota Parepare dan Kabupaten Barru tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing.
Beberapa daerah mengalami defisit, termasuk Kabupaten Luwu Utara (-Rp 43,09 miliar), Kabupaten Takalar (-Rp 29,21 miliar), dan bahkan Pemprov Sulsel sendiri (-Rp 130,02 miliar). Defisit ini menunjukkan bahwa beberapa daerah harus mencari sumber pendanaan tambahan, baik melalui pinjaman daerah maupun optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, meski Kota Makassar menikmati APBD di atas Rp 5 triliun, ketimpangan anggaran dengan daerah lain masih menjadi perhatian. Kabupaten Barru dan Kota Parepare, misalnya, hanya memiliki anggaran di bawah Rp 1 triliun, yang tentu berpengaruh terhadap daya saing dan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
APBD 2025 Sulawesi Selatan mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah dalam membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Kota Makassar tetap menjadi episentrum ekonomi dengan anggaran tertinggi, sementara beberapa kabupaten/kota dengan anggaran lebih kecil harus mengatur strategi agar tetap bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan belanja agar tidak terjadi defisit berkepanjangan. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih merata diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan daerah dengan anggaran terbatas.
Bagaimana efektivitas penggunaan APBD ini akan terlihat dalam realisasi belanja sepanjang tahun 2025. Pemerintah dan masyarakat harus terus mengawasi agar anggaran ini benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan data yang tersedia, informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kotanya telah dipublikasikan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 16 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan total pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp47,97 triliun, dengan belanja sebesar Rp48,29 triliun, dan pembiayaan Rp322,51 miliar, mencerminkan komitmen kuat dalam pembangunan daerah.
Secara khusus, APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat dengan pendapatan Rp9,74 triliun, belanja Rp9,61 triliun, dan defisit pembiayaan Rp130,02 miliar. Di antara 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki APBD tertinggi sebesar Rp5,38 triliun, sementara Kota Parepare dan Kabupaten Barru memiliki APBD di bawah Rp1 triliun.
Data ini menunjukkan adanya defisit pembiayaan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Takalar, dan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, yang mengindikasikan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan tambahan guna menyeimbangkan anggaran. Sementara itu, Kota Makassar tetap dominan dengan APBD tertinggi, mencerminkan perannya sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi. Namun, ketimpangan antardaerah masih terlihat, dengan beberapa kabupaten/kota memiliki anggaran yang relatif kecil, sehingga memerlukan strategi optimal dalam pemanfaatan anggaran tersebut.
Berikut rincian data APBD Murni, realisasi APBD s.d Maret 2025, data diterima SIKD per 16 Maret 2025 berdasarkan data di laman djpk.kemenkeu.go.id :
1. Kabupaten Bantaeng Pendapatan Daerah : 1.053,94 M Belanja Daerah : 1.053,94 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M.
2. Kab. Barru Pendapatan Daerah : 919,67 M Belanja Daerah : 942,68 M Pembiayaan Daerah : 23,01 M.
3. Kab. Bone Pendapatan Daerah : 2.848,29 M Belanja Daerah : 2.801,83 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M.
4. Kab. Bulukumba Pendapatan Daerah : 1.660,64 M Belanja Daerah : 1.660,64 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M.
5. Kab. Enrekang Pendapatan Daerah : 1.109,90 M Belanja Daerah : 1.047,55 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M.
6. Kab. Gowa Pendapatan Daerah : 2.198,62 M Belanja Daerah : 2.221,26 M Pembiayaan Daerah : 22,64 M.
7. Kab. Jeneponto Pendapatan Daerah : 1.294,46 M Belanja Daerah : 1.314,31 M Pembiayaan Daerah : 19,85 M.
8. Kab. Luwu Pendapatan Daerah : 1.654,02 M Belanja Daerah : 1.675,32 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M.
9. Kab. Luwu Utara, Pendapatan Daerah : 1.471,32 M Belanja Daerah : 1.428,23 M Pembiayaan Daerah : -43,09 M.
10. Kab. Maros, Pendapatan Daerah : 1.656,12 M Belanja Daerah : 1.655,12 M Pembiayaan Daerah : -1,00 M.
11. Kab. Pangkajene Kepulauan, Pendapatan Daerah : 1.504,91 M Belanja Daerah : 1.504,91 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M,
12. Kota Palopo, Pendapatan Daerah : 1.043,84 M Belanja Daerah : 1.040,90 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M,
13. Kab. Luwu Timur Pendapatan Daerah : 2.056,79 M Belanja Daerah : 2.116,44 M Pembiayaan Daerah : 59,64 M,
14. Kab. Pinrang Pendapatan Daerah : 1.494,22 M Belanja Daerah : 1.543,10 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M,
15. Kab. Sinjai Pendapatan Daerah : 1.157,41 M Belanja Daerah : 1.157,41 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M,
16. Kab. Kepulauan Selayar Pendapatan Daerah : 1.080,86 M Belanja Daerah : 1.135,64 M Pembiayaan Daerah : 54,78 M,
17. Kab. Sidenreng Rappang Pendapatan Daerah : 1.263,93 M Belanja daerah : 1.281,66 M Pembiayaan daerah : 17,73 M,
18. Kab. Soppeng Pendapatan Daerah : 1.181,53 M Belanja daerah : 1.161,49 M Pembiayaan daerah : 0,00 M,
19. Kab. Takalar Pendapatan Daerah : 1.212,76 M Belanja daerah : 1.183,54 M Pembiayaan daerah : -29,21 M,
20. Kab. Tana Toraja Pendapatan Daerah : 1.239,13 M Belanja daerah : 1.279,06 M Pembiayaan daerah : 0,00 M,
21. Kab. Wajo Pendapatan Daerah : 1.656,82 M Belanja daerah : 1.661,82 M Pembiayaan daerah : 5,00 M,
22. Kota Pare-pare Pendapatan Daerah : 967,60 M Belanja Daerah : 989,02 M Pembiayaan Daerah : 21,42 M,
23. Kota Makassar Pendapatan Daerah : 5.384,61 M Belanja Daerah : 5.684,61 M Pembiayaan Daerah : 0,00 M,
24. Kab. Toraja Utara Pendapatan Daerah : 1.121,63 M Belanja Daerah : 1.140,09 M Pembiayaan Daerah : 18,46 M.
Data ini diambil dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 16 Maret 2025, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. (Red)
#Editor: Syarif Al Dhin#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
