Jakarta- Lemkiranews.Id
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan stunting di Indonesia, kini dilanda berbagai masalah. Badan Gizi Nasional (BGN) memerintahkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak memberikan pernyataan apa pun kepada media.
“Kita semua SPPG belum boleh ber statement di media,” ungkap Kepala SPPG Kukusan Ciracas saat ditemui pada Rabu kemarin (15/1/2025). Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa ada kekacauan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
Persoalan Standar dan Pemilihan Mitra
Salah satu masalah utama yang dihadapi dapur-dapur mitra SPPG adalah tuntutan peralatan standar BGN. Contohnya, wadah makanan atau ompreng yang harus memenuhi spesifikasi ketat, seperti material stainless SUS304 dengan lima sekat. Harga ompreng yang seharusnya Rp47.000-Rp55.000 di pasaran, melonjak menjadi Rp70.000 jika dibeli dari vendor tertentu yang diduga “ditunjuk” oleh oknum BGN.
Sumber internal menyebut, pihak dapur mandiri sering dipaksa membeli dari vendor tersebut karena waktu yang sempit. “Kalau tidak beli dari mereka, dapur mandiri akan kesulitan memenuhi standar dalam waktu yang diberikan,” ungkapnya.
UMKM Tersisih, Restoran Mewah Mendominasi
Janji BGN untuk melibatkan UMKM tampaknya belum terealisasi. Sebaliknya, dua restoran mewah milik Grup Sri Rejeki Isman (Sritex), yakni Diamond dan Daegu Korean Grill, justru didapuk sebagai SPPG untuk memasok makanan bergizi di daerah Laweyan, Solo. Sementara itu, dapur umum yang dikelola Kodim 0735 Surakarta mulai beroperasi pada Senin (13/1/2025).
Menurut Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, pihaknya berencana mengajukan UMKM sebagai SPPG, namun pelaksanaannya masih belum jelas. “Kita berencana bagaimana dengan pengusulan UMKM bisa menjadi SPPG seperti apa, nanti dibahas dengan pusat,” ujarnya.
Dugaan Manipulasi Data
BGN sebelumnya mengklaim bahwa 190 dapur MBG telah beroperasi. Namun, sumber anonim menyebut hanya 102 dapur yang benar-benar aktif. Dari jumlah tersebut, 70 dapur didukung Kodim TNI, sementara sisanya dikelola oleh pihak-pihak dengan kekuatan modal besar, termasuk konglomerat dan yayasan.
“Program ini jadi bancakan tikus berdasi. Banyak kebohongan yang dilakukan, termasuk jumlah dapur yang sebenarnya,” kata sumber tersebut.
Kritik dan Saran dari Pakar
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah, menyarankan agar pemerintah melibatkan kantin sekolah dan orang tua murid untuk memastikan keberlanjutan program. “Program ini nasional, jadi harus melibatkan semua pihak, termasuk kantin sekolah dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Celios, Media Wahyudi, mengusulkan agar mekanisme program ini dibuat sentralistik. “Hilangkan peran dapur utama, serahkan pengelolaan langsung kepada sekolah. Model ini dapat menekan potensi korupsi hingga 2,5 persen dari total anggaran,” katanya.
Potensi Kerugian Negara
Dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun, dugaan korupsi dalam program MBG menjadi perhatian serius. Jika potensi kebocoran dana benar terjadi sebesar 2,5 persen, maka negara berisiko kehilangan sekitar Rp1,77 triliun.
Pernyataan BGN Ditunggu
Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan resmi atas berbagai permasalahan yang mencuat. Sikap diam dan instruksi kepada SPPG untuk “tutup mulut” justru menambah spekulasi di masyarakat.
Program MBG yang awalnya diharapkan menjadi solusi atas persoalan stunting kini terancam kehilangan kepercayaan publik. Akankah pemerintah mampu mengembalikan integritas program ini? Atau justru menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih mengakar dalam proyek nasional? Waktu yang akan menjawab. (Tim/red)
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
