Oleh: Muslim Ardi direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia bersatu
Jakarta – Lemkiranews.Id
Sampai saat ini. Prabowo masih tetap pertahankan Sigit sebagai Kapolri. Padahal publik tahu dengan isu parcok. Sigit adalah pengabdi setia Jokowi. Selama menjabat, Polri di bawah kendalinya, bahkan sampai saat ini.
Sejumlah indikasi Polri dibawah Presiden dan publik anggap kepolisian dikendalikan untuk kepentingan politik Jokowi.
Diantaranya:
Isu big data 180 juta yang dukung jokowi tiga periode yang dimainkan oleh Luhut, meski itu hoax. Laporan soal hoax Luhut oleh EGGY DKK ke Mabes Polri ditolak. Meski laporan itu sdh di terima oleh Polda Kendari, sampai saat ini. Laporan BIG DATA HOAX LUHUT itu tidak di proses sampai saat ini.
Bisa jadi, Jokowi mencegah Polri untuk tidak memproses laporan soal big data hoax Luhut itu, karena akan merugikan kepentingan politiknya.
Laporan Ubaidillah Badrun soal dugaan Gratifikasi Gibran- Kaesang tidak diproses di era Firly Bahuri karena dimentahkan oleh Jokowi yang kendalikan KPK melalui Dewas. Jokowi dapat mengamankan kasus-kasus anaknya sehingga aman hingga hari ini. Meski KPK di era Firly didatangi oleh sejumlah Tokoh: Amien Rais, Rizal Ramli dkk, yang dikenal integritas, kapasitas dan ketokohannya.
Empat hari setelah di lantik sebagai pimpinan KPK, Ketua KPK yang masih sebagai Perwira Polri aktif itu kebut, kejar setoran untuk “mengejar” lawan Politik Jokowi, setelah Joko Widodo dan Anaknya, juga Mantunya dipecat PDIP.
Sulit rasanya tindakan pimpinan KPK Baru ini yang menargetkan Hasto, Laoly bahkan Megawati tanpa koordinasi dan instruksi Kapolri. Karena ketua KPK yang mantan Kapolda Sulut yang berpangkat Komjen itu adalah perwira aktif Polri. Lalu dimana Independensi KPK dalam menangani perkara?
Wong baru saja di lantik saja, KPK sudah jadi alat politik setia Jokowi untuk berupaya menghajar dan menghancurkan lawan politik Jokowi.
Tindakan KPK mentersangkakan: Hasto, mencegah Yasona Laoly bahkan mau menarget Megawati itu, tidakkah KPK telah menjadi alat politik Jokowi?
Apalagi keabsahan KPK saat ini dipersoalkan. Mestinya Pansel KPK itu dibentuk oleh Presiden Prabowo yang sudah menjadi Presiden Defenitif, bukan oleh Jokowi, karena itu melanggar UU KPK.
Oleh karenanya, Eksistensi dan kerja KPK saat ini, patut di ragukan independensinya. Karena diduga telah menjadi alat politik Jokowi dan keluarganya.
Jika Prabowo mau berantas Korupsi secara serius, maka Prabowo harus bentuk pansel baru untuk pilih pimpinan KPK yang baru. Karena KPK saat ini menjadi alat politik yang dilihat dengan kasat mata oleh Jokowi untuk kepentingan politiknya, tentu Ini sangat berbahaya.
Masa iya sih, KPK yang lahir dari Rahim Reformasi itu di jadikan alat untuk kepentingan politik Jokowi. Apa Rakyat dan Kaum Reformis mau?
Jakarta: 29 Desember 2024
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
