Makassar – Lemkiranews.id
Permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia terus menjadi perhatian, terutama setelah munculnya kasus Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 yang hampir membuat ribuan siswa kehilangan haknya untuk masuk perguruan tinggi. Menanggapi hal ini, para pakar pendidikan menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pendidikan nasional agar lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada siswa serta tenaga pendidik, Sabtu (8/2/2025).
1. *Perbaiki Sistem Administrasi Pendidikan*
Dr. Suparman, pakar pendidikan dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa sistem administrasi pendidikan harus lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan sekolah serta siswa. Ia mengkritik sistem PDSS yang masih bermasalah dan menyarankan agar kebijakan semacam ini diuji coba lebih matang sebelum diterapkan.
“Administrasi yang buruk tidak boleh mengorbankan masa depan siswa. Pemerintah harus memastikan sistem seleksi yang lebih transparan dan tidak membebani sekolah dengan mekanisme yang rumit,” ujarnya.
2. *Digitalisasi Pendidikan Harus Didukung Infrastruktur yang Memadai*
Dr. Indra Gunawan, pakar teknologi pendidikan, menyoroti ketidaksiapan banyak sekolah dalam menghadapi sistem digital, termasuk dalam pengisian PDSS. Ia menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan harus diiringi dengan pemerataan akses teknologi, terutama di daerah terpencil.
“Banyak sekolah yang kesulitan dalam mengisi PDSS karena jaringan internet yang lemah atau kurangnya tenaga administrasi yang paham teknologi. Digitalisasi harus disertai dengan solusi teknis yang konkret,” katanya.
3. *Kebijakan Pendidikan Harus Lebih Proaktif, Bukan Reaktif*
Dr. Anita Purnama, seorang pengamat kebijakan pendidikan, menilai bahwa pemerintah sering kali baru bertindak setelah muncul masalah. Ia menyarankan agar pemerintah lebih banyak mendengar masukan dari guru, siswa, dan tenaga administrasi sebelum menerapkan kebijakan baru.
“Setiap tahun ada masalah baru dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa evaluasi dan perbaikan kebijakan masih kurang optimal. Harus ada perencanaan jangka panjang, bukan hanya solusi jangka pendek setiap kali ada masalah,” tegasnya.
4. *Peningkatan Peran Guru dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik*
Sementara itu, Dr. Rina Kartika dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa guru yang sejahtera dan terlatih.
“Guru masih sering dibebani dengan tugas administratif yang menguras waktu mereka untuk mengajar. Selain itu, kesejahteraan guru honorer juga masih menjadi isu yang perlu segera diselesaikan agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” paparnya.
*Pendidikan Harus Jadi Prioritas Utama*
Para pakar sepakat bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Reformasi sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebijakan yang lebih fleksibel, digitalisasi yang didukung infrastruktur kuat, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Jika tidak ada perubahan signifikan, dunia pendidikan Indonesia akan terus menghadapi permasalahan yang berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, seruan ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar bersama-sama memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas. (SAD/Red)
Palopo 7 Pebruari 2025.
Kuli Tinta Redaksi . Syarif Al Dhin.PPWI.
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
