Jakarta -Lemkiranres.Id
Indonesia baru saja bergabung dengan blok ekonomi yakni Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). Dari negeri Malaka Malaysia Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Parpol Non Kontestan Pemilu 2024, Dr.Rahman Sabon Nama (RSN) ,menyikapi maraknya pemberitaan Indonesia menjadi anggota Mitra BRICS , tidak cukup bagi pemerintahan Prabowo menempuh langkah cakap dan berani kata cucu buyut /Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly itu ,tetapi juga langkah kepiawaian diplomasi dan kehati-hatian perlu dilakukan karena secara geo ekonomi perdagangan Amerika Serikat bergantung pada pasokan dari negara BRICS sarannya.
Langkah-langkah itu dapat dilakukan dengan terus memantau perkembangan pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump, juga sikap Trump terhadap kelompok BRICS dalam rancangan fenomenal tentang Dedollarisasi untuk tatanan mata uang global.
Dari kunjungannya ke Singapura dan ke Malaysia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Hospital Kesultanan Johor di Malaka Malaysia ,dia mendapat informasi
Ditengah berkembangnya di Negeri Jiran Singapura dan Kuala lumpur Malaysia Bahwa Presiden Donald Trump akan berlakukan pengenaan tarif seratus persen pada negara anggota BRICS Kanada, Mexico dan China akibat dari transaksi perdagangan mengganti mata uang US Dolar (Dedollarisasi) dengan mata uang ketentuan BRICS.
Analisa Dr.Rahman Sabon Nama.
yang juga adalah Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) itu,mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan Trump juga akan berlakukan tarif perdagangan yg sama pada negara anggota mitra seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia.
Oleh karena itu sarannya agar pemerintahan Prabowo melalui Menlu dan Menteri Perdagangan, agar terus memantau perkembangan terkini yang terjadi di Amerika Serikat dengan pemerintahan baru Donald Trump.
Musababnya, apabila kebijakan tarif seratus persen dikenakan juga pada Indonesia sebagai anggota mitra BRICS akan menyulitkan perekonomian Indonesia sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto.
Oleh karena para raja sultan nusantara yang tergabung dalam PDKN meminta Presiden Prabowo untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan dengan melibatkan seluruh rakyat dalam koperasi dan UMKM cetusnya menutup pembicaraannya dengan media di Indonesia dan Malaysia( Redaksi)
Jakarta 15 Januari 2025
Penulis: Dr.Rahman Sabon Nama
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
