Jakarta – Lemkiranews.Id
Maraknya pemberitaan terkait status Indonesia sebagai anggota mitra BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) memunculkan potensi ancaman dari Amerika Serikat, terutama dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis. Ancaman pengenaan tarif perdagangan 100% terhadap negara-negara anggota BRICS dan mitra, termasuk Indonesia, menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, (25/1/ 2025)
Diplomasi Cakap dan Kehati-hatian
Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), menekankan pentingnya langkah diplomasi yang cermat dan piawai dari pemerintahan Prabowo. “Tidak cukup hanya berani, tetapi harus berhati-hati. Amerika Serikat bergantung pada pasokan dari negara BRICS secara geo-ekonomi. Jika kita salah langkah, dampaknya bisa sangat besar pada perekonomian,” ujarnya dalam kunjungannya di Malaka, Malaysia.
Rahman juga menyarankan agar Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan terus memantau kebijakan pemerintahan Trump, terutama terkait rencana besar dedollarisasi BRICS, yang mengusung tatanan mata uang global baru untuk menggantikan dominasi dolar AS.
Rahman mengungkapkan informasi yang ia peroleh dari kunjungannya ke Malaysia dan Singapura, bahwa Presiden Trump tengah mempertimbangkan pemberlakuan tarif 100% terhadap anggota BRICS seperti China, Kanada, dan Meksiko, serta negara-negara mitra seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Kebijakan ini dipicu oleh langkah BRICS dalam mengganti transaksi perdagangan global dari dolar AS ke mata uang BRICS.
“Jika tarif 100% diterapkan pada Indonesia, ini akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo harus bersiap menghadapinya dengan strategi yang matang,” tambahnya.
Untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif kebijakan tarif tersebut, Rahman, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia), menyarankan agar pemerintahan Prabowo memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan.
“BUMN harus diberdayakan untuk melibatkan koperasi dan UMKM dalam setiap program pembangunan. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar internasional,” cetusnya.
Langkah diplomasi dan strategi perdagangan yang tepat sangat diperlukan untuk meredam dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia. Pemerintahan Prabowo diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat sambil tetap memperkuat perannya di BRICS.
Dengan ancaman tarif 100% yang semakin nyata, Presiden Prabowo perlu menunjukkan kepiawaian diplomasi dan keberanian untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Apakah Indonesia mampu menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang BRICS untuk meningkatkan daya saing global? Waktu akan menjadi saksi. (Redaksi)
Jakarta 15 Januari 2025
Penulis:Dr.Rahman Sabon Nama.
#Editor: Syarif Al Dhin.PPWI#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
