Jakarta- Lemkiranews.Id
Kehebohan melanda Indonesia setelah mencuat kabar bahwa laut di depan ibu kota, tempat Presiden dan para pejabat tinggi berkantor, telah dipagari sepanjang 30,16 kilometer. Ironisnya, tak satu pun instansi pemerintah mengaku tahu siapa yang bertanggung jawab atas aksi tak lazim ini, meski pagar itu sudah berdiri hampir satu tahun.
Media Lemkira News mengangkat kembali menjadi sebuah berita atas Sorotan tajam datang dari mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, yang mengomentari fenomena tersebut dalam kanal YouTube miliknya, Sabtu (18/1/2025)
“Aneh juga di negeri ini, laut kok dipagar. Memangnya ada maling atau takut kambing mau masuk? Lebih bikin pusing lagi, tidak ada instansi pemerintah yang tahu, padahal sudah bertahun dan panjangnya 30 km lebih. Ke mana TNI AU, KKP, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Pol Air, Pemda? Kok harus Presiden yang turun tangan?” ujar Susno dengan nada heran.
Komentar Susno memantik perdebatan di kalangan masyarakat, terutama soal pengawasan wilayah perairan Indonesia. Bagaimana mungkin pagar sepanjang itu bisa berdiri tanpa terdeteksi oleh institusi seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), atau pemerintah daerah setempat?
Keberadaan pagar ini memicu spekulasi liar, mulai dari dugaan keterlibatan pihak swasta hingga kemungkinan adanya aktivitas ilegal yang ditutupi. Namun, hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah.
Kritik Susno juga menyoroti lambannya respon pemerintah dalam menangani isu yang dianggap mencederai kedaulatan negara. Ia mempertanyakan mengapa hal ini tidak segera diatasi oleh otoritas terkait, sehingga memaksa perhatian langsung dari Presiden.
“Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan di wilayah laut kita. Padahal, laut adalah aset strategis yang harus dijaga. Jika pagar sepanjang ini bisa dibangun tanpa diketahui, apa lagi yang luput dari pengawasan kita?” tambahnya.
Masyarakat ramai-ramai mengecam kelalaian ini, dengan banyak yang menuntut transparansi dan langkah tegas dari pemerintah. Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kejadian ini sebagai alarm bagi pengelolaan tata kelola maritim Indonesia.
“Pagar sepanjang 30 km itu bukan proyek kecil. Ada biaya, tenaga kerja, dan logistik yang terlibat. Jika pemerintah benar-benar tidak tahu, maka ada yang salah dengan sistem pengawasan kita,” ujar seorang pengamat maritim yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena pagar laut ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap kedaulatan negara. Publik menanti tindakan nyata dari instansi terkait untuk mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar tersebut, sekaligus memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Sementara itu, pertanyaan Susno Duadji masih menggema: “Laut dipagari, tapi siapa yang memagari?” (Red)
#Editor: Syarif Al Dhin.Anggota PPWI #
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
