Jakarta, Lemkiranews.id
Polemik tentang Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kembali memanas, melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pendukungnya. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah akun media sosial pro-Jokowi gencar menyebarkan klaim bahwa OCCRP telah mencabut nama Jokowi dari daftar “Tokoh Paling Korup di Dunia.” Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar dan dinyatakan sebagai hoaks.
Selain menyebarkan informasi palsu, pendukung Jokowi juga melontarkan tuduhan terhadap media *Tempo* dan/atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka menuding pihak-pihak tersebut berada di balik keputusan OCCRP terkait pencantuman nama Jokowi. Tuduhan ini memicu perdebatan sengit di ruang publik, memperlihatkan polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat.
Langkah untuk membela citra Jokowi tidak hanya terbatas pada kampanye media sosial. Sejumlah pejabat politik yang dianggap mendapat manfaat dari kepemimpinan Jokowi juga turut mendukung mantan presiden. Mereka secara terbuka menyampaikan pembelaan, mencoba melindungi reputasi Jokowi dari dampak isu ini.
Namun, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra memilih untuk tetap diam. Sikap ini menimbulkan spekulasi, mengingat Prabowo sendiri pernah menghadapi kritik keras terkait ucapannya tentang pemberian keringanan hukuman bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Walaupun pernyataan tersebut telah ditarik, dampaknya terhadap citra politik Prabowo masih terasa.
Isu OCCRP ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik Indonesia. Kredibilitas informasi, penyebaran hoaks, dan tuduhan terhadap media menjadi isu utama dalam kontestasi politik nasional. Para aktor politik kini tidak hanya bertarung di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital, di mana opini publik dengan mudah terbentuk dan dipengaruhi.
Sementara itu, pakar media mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi klaim yang beredar, terutama yang berkaitan dengan nama besar seperti OCCRP. “Sumber informasi yang valid adalah kunci untuk menghindari polarisasi yang lebih dalam,”.
Dengan situasi yang semakin panas, masyarakat diharapkan dapat bijak memilah informasi dan tidak terjebak dalam narasi yang tidak berdasarkan fakta. (Redaksi)
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
