Makassar – Lemkiranews.Id
Humas BPK RI perwakilan Sulsel Mencermati perkembangan berita online bersama ini Humas BPK RI perlu menyampaikan beberapa hal untuk meluruskan berita yang sangat negatif dan merugikan kami, sekaligus menyampaikan kronologi mengapa kantor BPK RI perwakilan Sulsel, Mengundang Pemimpin redaksi Audience pada hari ini, adalah suatu bentuk etika dari Lembaga kami dalam hal ini Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulsel, untuk salin memahami duduk permasalahan, kami berikan informasi untuk menanggapi pemberitaan tersebut sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan laporan hasil kesepakatan pimpinan pada hari Senin tanggal 20/01/2025 Kantor BPK RI perwakilan Sulsel melakukan kegiatan Acara seremonial Ulang tahun BPK RI ke 78 tahun ,tidak ditutup! atau diliburkan pada saat hari kerja, tetapi,? Ada aktivitas di kantor.
2. Aktivitas BPK-RI Sulsel tetap berjalan sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku,sebab di dalam ruangan ada Kasubag dan Bendahara.
3. Security yang jaga pada hari Senin itu terjadi pergantian jaga, sehingga security yang menerima pimpinan Redaksi Media saat itu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 terjadi Miskomunikasi yang sangat jauh dari kenyataan sebab dalam ruangan kantor tetap berjalan aktivitas sebagai mana mestinya.
Namun security tersebut menjelaskan bahwa hari ini kantor ditutup.
4. atas Miskomunikasi ini yang keliru , disampaikan pihak security, oleh karena itu mohon maaf!
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah mengundang Pemimpin Redaksi Lemkiranews untuk menghadiri audiensi di kantor BPK Sulsel. Undangan ini merupakan tindak lanjut atas pemberitaan yang diterbitkan oleh media tersebut pada 20 Januari 2025.
Sebelumnya dalam surat resmi bernomor 26/S/XIX.MKS/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Temmy Andrian Acil, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa audiensi bertujuan untuk menjalin komunikasi langsung terkait isu yang diangkat khususnya media Lemkira News.
Audiensi telah berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, pukul 10.00 WITA hingga selesai, bertempat: Ruang Pers Lantai 1, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. A.P. Pettarani, Dalam audience dihadiri oleh Kepala Sekretariat perwakilan BPK RI Sulsel,Temmy Adrian Acil Kabag Humas,dan didampingi Kabag hukum BPK RI perwakilan Sulsel.
Klarifikasi Atas Berbagai Pemberitaan Pada Media Online Lemkiranews.Id
Miris! Kantor BPK RI diliburkan waktu jam Kerja.
Senin, 20 Januari 2025.
Humas BPK RI perwakilan Sulsel Arno terlebih dahulu membuka acara tersebut sebagai berikut: Bahwa.
Mencermati perkembangan berita online bersama ini Humas BPK RI perlu menyampaikan beberapa hal untuk meluruskan berita yang sangat negatif dan merugikan kami, sekaligus menyampaikan kronologi mengapa kantor BPK RI perwakilan Sulsel, Mengundang Pemimpin redaksi Audience pada hari ini, adalah suatu bentuk etika dari Lembaga kami dalam hal ini Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulsel, untuk salin memahami duduk permasalahan, kami berikan informasi untuk menanggapi pemberitaan tersebut sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan laporan hasil kesepakatan pimpinan pada hari Senin tanggal 20/01/2025 Kantor BPK RI perwakilan Sulsel tidak ditutup!atau diliburkan pada saat hari kerja, tetapi,? Ada aktivitas di kantor.
2. Aktivitas BPK-RI Sulsel tetap berjalan sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku,sebab di dalam ruangan ada Kasubag dan Bendahara.
3. Security yang jaga pada hari Senin itu terjadi pergantian jaga, sehingga security yang menerima pimpinan Redaksi Media saat itu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 terjadi Miskomunikasi yang sangat jauh dari kenyataan yang ada di dalam ruangan kantor kami sehingga security tersebut menjelaskan bahwa hari ini kantor ditutup.
4. atas Miskomunikasi ini yang keliru oleh karena itu mohon maaf!
Sekretariat BPK RI Temmy Adrian Acil.S.IP.,M.Si
Langkah untuk Klarifikasi dan Kolaborasi dalam Undangan tersebut menunjukkan komitmen BPK Perwakilan Sulawesi Selatan untuk menjalin hubungan baik dengan media dan menjaga transparansi. Langkah ini dinilai penting dalam memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi publik tertentu.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sulsel, Temmy Andrian Acil, dalam suratnya menegaskan pentingnya dialog terbuka untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan berdasarkan data yang valid.
“Komunikasi dengan media adalah bagian dari upaya kami menjaga kepercayaan masyarakat. Kami menyambut baik diskusi ini sebagai ruang klarifikasi dan penguatan kolaborasi,” dalam surat audensinya
Pemimpin Redaksi Lemkiranews Rizal Rahman hadir dalam audiensi ini untuk memberikan pandangan dan menerima informasi dari pihak BPK secara langsung.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan hubungan antara BPK dan media Lemkira News khususnya dapat terus terjalin dengan baik, serta pemberitaan yang disampaikan ke publik mencerminkan keakuratan data. Ini juga menjadi langkah penting untuk menghindari miskomunikasi yang dapat berdampak pada citra lembaga dan persepsi masyarakat.
BPK Sulawesi Selatan terus berupaya untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan membuka ruang dialog yang konstruktif dengan semua pihak.
Mengelola Komunikasi di Tengah Isu Sensitif: Catatan dari Diskusi Interaktif Antara Media Lemkira News dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sebuah diskusi yang berlangsung dalam audiens tersebut, para narasumber membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan komunikasi antar lembaga dan masyarakat, terutama ketika menghadapi isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah poin-poin menarik dari diskusi tersebut yang dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak.
1. Pentingnya Klarifikasi dalam Menanggapi Pemberitaan
Kabag Humas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Anom menyampaikan bahwa, “Kalau memang ada bukti, kami akan menindaklanjuti sesuai sistem yang ada.” Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan berdasarkan fakta dan data. Transparansi dan ketegasan seperti ini menjadi landasan untuk menjaga kredibilitas lembaga.
Namun, tantangan utama muncul ketika komunikasi yang dilakukan antar pihak belum maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya miskomunikasi atau bahkan kesalahpahaman.
2. Mobilitas dan Pelayanan untuk Masyarakat
Pembahasan kemudian beralih pada pentingnya pelayanan publik yang efektif, terutama terkait pengaduan dari masyarakat. Disebutkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhannya melalui berbagai saluran, baik secara langsung, daring, maupun melalui perwakilan. Namun, ada catatan bahwa sistem ini masih memiliki kendala teknis dan sosialisasi yang perlu diperbaiki.
Seperti yang diungkapkan Kepala bidang BPK Sul-Sel:
“Kami memiliki fasilitas untuk melayani aduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui website. Namun, terkadang masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme ini.”
3. Tantangan dalam Menghindari Konflik dan Salah Paham
Pimpinan Redaksi Lemkiranews juga menyampaikan bahwa miskomunikasi sering menjadi akar permasalahan dalam pengelolaan isu publik. Misalnya, beberapa kasus pelaporan yang tidak tersampaikan dengan jelas menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak terkait. Dan juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih efektif agar informasi tidak disalahartikan.
4. Kredibilitas Lembaga dalam Sorotan
Isu terkait kredibilitas lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi pembahasan. Salah satu pembicara dari kalangan jurnalis mengapresiasi keterbukaan BPK dalam mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi. Namun, ia juga menekankan bahwa kredibilitas hanya dapat dijaga jika setiap isu atau pemberitaan direspons dengan profesionalisme dan kecepatan.
“Kami sangat salut atas urgensi yang diberikan oleh BPK dalam menyelesaikan isu ini. Kredibilitas akan terjaga jika setiap kritik dan temuan dapat dijawab dengan tuntas,” ujar pemimpin redaksi media online Lemkiranews.Id. juga dalam waktu dekat ini Lemkira, berjanji sesegera mungkin membuat laporan secara tertulis terkait temuan Bidang Pendidikan khusus OPD Diknas Sulsel yaitu anggaran yg dikelola melalui DAK tahun 2024, sekitar Rp 10 Miliar untuk pekerjaan rehab SLB SE – Sulsel ungkapnya.
5. Transparansi Anggaran Pendidikan
“Kami mendapati beberapa proyek yang masih bermasalah. Jika hal ini tidak segera ditangani, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Audiensi antar lembaga ini menunjukkan bahwa transparansi, komunikasi yang efektif, dan komitmen untuk menanggapi setiap keluhan dengan serius adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Baik lembaga pemerintah maupun swasta harus bersinergi untuk memastikan bahwa setiap isu diselesaikan dengan profesionalisme dan akuntabilitas. (Red)
#Editor:Syarif Al Dhin#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
