Jakarta-Lemkiranews.Id
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha besar Indonesia di tengah langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Langkah ini memicu spekulasi politik, terutama terkait dugaan bahwa hasil korupsi tersebut akan digunakan untuk menciptakan kekacauan ekonomi dan politik, termasuk upaya menggulingkan pemerintahan Prabowo, Rabu (12/3/ 2025).
Setelah Dalam pertemuan beberapa hari yang lalu, hadir sejumlah konglomerat ternama seperti pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), pemilik Salim Group Anthony Salim, pemilik Adaro Boy Thohir, Ketua Kadin Anindya Bakrie, Bos Lippo James Riady, konglomerat Medco Energy Hilmi Panigoro, Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjaja, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Trans Corp Chairul Tanjung, hingga Bos Artha Graha Tomy Winata. Bahkan, miliarder asal Amerika Serikat Ray Dalio turut hadir.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengumpulkan para konglomerat di tengah pengusutan kasus korupsi besar bukan sekadar pertemuan ekonomi biasa.
“Prabowo adalah sosok yang sangat memahami strategi keamanan dan politik. Sebagai mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Menhan, ia pasti sudah memiliki data intelijen lengkap sebelum mengambil keputusan. Tidak mungkin beliau bertindak gegabah,” ujar Soleman
Menurutnya, Presiden Prabowo tentu sudah memperhitungkan bahwa ada kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh upaya pemberantasan korupsi.
“Dalam dunia intelijen, setiap langkah harus dihitung dengan cermat, terutama ketika menyangkut oligarki dan stabilitas negara. Pertemuan ini bisa jadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa para pengusaha tetap berada dalam orbit kepentingan nasional,” jelasnya.
Soleman juga menilai bahwa peringatan Prabowo kepada para pengusaha agar tidak membawa aset mereka ke luar negeri merupakan langkah yang logis dalam menghadapi ancaman ekonomi.
“Ketika negara sedang membutuhkan stabilitas ekonomi, pengusaha besar memiliki peran vital. Kalau mereka justru menarik modal atau bersikap pasif, dampaknya bisa sangat besar. Saya yakin Prabowo tidak hanya memberi peringatan, tapi juga menawarkan insentif agar mereka tetap berinvestasi di dalam negeri,” paparnya.
Lebih lanjut, Soleman menyebut bahwa Prabowo kemungkinan juga sudah mengantisipasi potensi gangguan ekonomi dan politik yang bisa timbul akibat kasus-kasus korupsi besar.
“Dalam sejarah politik Indonesia, selalu ada upaya perlawanan ketika pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi. Tapi saya yakin Prabowo sudah siap dengan segala skenario,” pungkasnya.
Pengamat intelijen Doni Istyanto menilai bahwa sebagai seorang jenderal bintang empat, Prabowo tentu telah memperhitungkan segala risiko dalam kebijakan yang diambil, termasuk potensi perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo Subianto sudah memperhitungkan semua langkah-langkah yang beliau ambil beserta seluruh risikonya, termasuk dan tidak terbatas pada perlawanan balik yang akan dilakukan oleh para koruptor,” ujar Doni
Doni menduga, dalam pertemuan ini Prabowo kemungkinan besar meminta para pengusaha untuk berperan dalam membantu Indonesia mencapai kemandirian ekonomi. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah komitmen para konglomerat untuk tidak membawa kekayaannya ke luar negeri, melainkan tetap berinvestasi di dalam negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
“Di saat bangsa Indonesia membutuhkan dukungan, sikap semacam itu dapat berujung pada konsekuensi serius,” kata Doni.
Selain itu, Prabowo juga diyakini akan memberikan jaminan perlindungan usaha bagi para konglomerat. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen untuk terus berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Pertemuan beberapa waktu lalu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mentoleransi praktik bisnis yang merugikan negara. Langkah ini juga dianggap sebagai respons terhadap potensi gangguan ekonomi dan politik yang bisa timbul dari kasus-kasus korupsi besar.
Spekulasi pun muncul bahwa pertemuan ini sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terganggu akibat pemberantasan korupsi.
Dengan menggandeng para taipan dalam strategi ekonomi nasionalnya, Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa pemerintahan yang ia pimpin akan tetap stabil, meskipun ada pihak yang berusaha mengganggunya melalui jalur ekonomi atau politik. (Red)
#Editor: Syarif Al Dhin#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
