Sulitnya Mencari Keadilan di KONOHA: Sebuah Realita yang Menyayat Hati

Oleh : Syarif Al Dhin

KONOHA Lemkiranews .Id

Mencari keadilan di KONOHA sering kali diibaratkan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami—sulit, melelahkan, dan kadang terasa mustahil. Bagi masyarakat biasa, terutama yang tidak memiliki koneksi atau sumber daya, keadilan bisa terasa seperti sebuah kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Di tengah gencarnya jargon “negara hukum,” realita di lapangan justru sering menunjukkan bahwa hukum lebih cenderung berpihak pada yang kuat daripada yang benar.

*Ketimpangan dalam Proses Hukum*

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan Indonesia adalah ketimpangan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan orang kecil sering kali lambat ditangani, bahkan diabaikan, sementara kasus yang melibatkan pihak berkuasa atau berpengaruh dapat selesai dengan cepat, kadang tanpa melalui proses yang transparan.

Contoh konkret bisa dilihat pada banyaknya laporan masyarakat yang “mengendap” di meja kepolisian. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, dan dugaan praktik suap menjadi penghalang utama dalam mendapatkan keadilan.

Menurut data yang dirilis beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), ribuan kasus pelanggaran hukum tidak pernah sampai ke meja hijau karena tersangkut di tahapan awal penyelidikan. Hal ini menciptakan keputusasaan di kalangan masyarakat, terutama bagi korban yang berharap keadilan akan berpihak kepada mereka.

Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Pepatah ini sudah menjadi sindiran klasik di Indonesia. Ketika rakyat kecil melanggar hukum, sanksi tegas langsung diterapkan. Namun, ketika pelanggaran dilakukan oleh kalangan elite, proses hukum sering kali berjalan lambat, bahkan dihentikan dengan alasan-alasan teknis.

Ambil contoh kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Meski ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memberantas praktik ini, tidak jarang hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor jauh lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran kecil seperti pencurian karena lapar.

Ironisnya, pelaku kejahatan kecil sering kali dihukum berat, seperti seorang ibu yang mencuri susu untuk anaknya yang kelaparan atau petani yang dipenjara karena mengambil kayu di hutan untuk kebutuhan hidup. Sementara itu, koruptor kelas kakap yang merugikan negara miliaran rupiah bisa bebas lebih cepat melalui mekanisme remisi atau grasi.

Keadilan yang Mahal

Faktor lain yang membuat sulitnya mencari keadilan di Indonesia adalah biaya tinggi yang sering kali harus dikeluarkan dalam proses hukum. Mulai dari biaya pengacara, administrasi, hingga dugaan “uang pelicin” untuk mempercepat proses hukum, semuanya menjadi beban berat bagi rakyat kecil.

Keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara justru berubah menjadi barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu. Akibatnya, masyarakat miskin sering kali memilih untuk menyerah, menerima nasib, dan tidak melanjutkan perjuangan mereka demi keadilan.

Minimnya Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di KONOHA juga menjadi sorotan. Kasus-kasus oknum aparat yang terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti suap atau penyalahgunaan wewenang, membuat masyarakat semakin skeptis.

Padahal, aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Ketika mereka justru terlibat dalam praktik korupsi atau berpihak pada pihak yang lebih kuat, keadilan bagi rakyat kecil menjadi semakin jauh dari jangkauan.

Harapan dan Perjuangan untuk Perubahan

Meski situasinya sulit, harapan untuk perubahan tetap ada. Reformasi sistem peradilan, transparansi dalam proses hukum, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kondisi ini.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawal penegakan hukum di KONOHA. Tekanan dari publik sering kali menjadi faktor yang memaksa penegak hukum untuk bertindak adil dan transparan.

Sulitnya mencari keadilan di KONOHA adalah cerminan dari sistem hukum yang masih jauh dari ideal. Namun, dengan komitmen dari semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum—perubahan bukanlah hal yang mustahil. Keadilan adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir pihak. Mari kita terus berjuang agar hukum di KONOHA benar-benar menjadi milik rakyat, bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan.( Syaf,/ Red)

_Penulis Terinspirasi dengan Cerita Pejabat KONOHA_