Makassar -Lemkiranews.Id
Pengamat politik ekonomi Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, mengkritisi pembentukan Danantara—Badan Pengelola Investasi yang dirancang untuk mengelola aset negara. Menurutnya, meskipun Danantara memiliki potensi besar, terdapat tarik-menarik kepentingan di dalamnya yang mengindikasikan adanya pertarungan internal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas lembaga tersebut dalam mengelola aset negara.
Noorsy menekankan dalam sebuah acara podcast yang diangkat Redaksi Media Lemkira News, pada Sabtu (22/2/2025), bahwa kunci keberhasilan Danantara terletak pada integritas dan keberpihakan para pengelolanya. Ia menegaskan bahwa pejabat yang mengelola Danantara tidak boleh menjadi pengkhianat dan harus berpihak pada kepentingan domestik, bukan asing. Presiden Prabowo Subianto diharapkan turun tangan langsung mengawal pembentukan Danantara untuk memastikan lembaga ini beroperasi sesuai dengan kepentingan nasional.
Selain itu, Noorsy mengkritik pernyataan pemerintah yang berjanji akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Menurutnya, fokus seharusnya diberikan pada penanganan korupsi yang jelas-jelas terjadi di depan mata. Ia menyoroti kasus-kasus seperti Gayus Tambunan dan dugaan korupsi senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan sebagai contoh nyata korupsi yang membutuhkan penanganan segera. Noorsy menilai bahwa pemerintah seringkali mengabaikan korupsi yang terjadi di sekitarnya, sementara membuat janji-janji besar yang kurang realistis.
Untuk memberantas korupsi secara efektif, Noorsy menekankan pentingnya membentuk tim yang berani, cerdas, dan memiliki akuntabilitas publik tinggi. Ia juga menyoroti perlunya keberanian dalam mencopot pejabat yang tidak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa langkah-langkah konkret ini, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi retorika belaka.
Secara keseluruhan, Noorsy mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam mengelola aset negara melalui Danantara dan upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada komitmen nyata untuk menegakkan integritas dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Tanpa itu, berbagai inisiatif pemerintah berisiko menjadi paradoks yang kontraproduktif. (Red)
#Editor: Syarif Al Dhin#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
