BONE- LEMKIRANEWS.Id
Berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks ini, dugaan pelanggaran netralitas ASN kini menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penanganan ini dilakukan sebagai respon terhadap banyaknya laporan yang masuk mengenai potensi pelanggaran netralitas ASN, khususnya menjelang pemilihan umum dan pilkada.
Kepala dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi (PP Datin) bersama dengan staf Bawaslu Bone baru-baru ini menyerahkan berkas dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Kantor Regional IV BKN Makassar. Proses penyerahan berkas ini merupakan langkah strategis dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Alwi, Ketua Bawaslu Bone, dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada BKN adalah hasil penelusuran informasi awal yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Penegasan ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang komprehensif dalam menjaga integritas ASN.
Secara lebih rinci, Nur Alim, Koordinator Divisi PP Datin Bawaslu Bone, menjelaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditindaklanjuti telah melalui proses yang sangat teliti. Tim Bawaslu Bone telah melakukan penelusuran mendalam, menyusun laporan hasil pengawasan dan kajian hukumnya. Dalam proses tersebut, setelah dilakukan pleno pimpinan, diputuskan bahwa dugaan tersebut memang merupakan pelanggaran netralitas ASN yang perlu ditangani lebih lanjut oleh BKN. Hal ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Bone berkomitmen tinggi untuk menegakkan netralitas ASN di wilayahnya.
Pentingnya menjaga netralitas ASN tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama di masa-masa kritis seperti pilkada. ASN sebagai aparatur yang diharapkan menjadi pelayan publik harus mampu bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak hanya berpotensi merusak reputasi lembaga pemerintahan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan ketegasan dalam penanganan pelanggaran menjadi sangat vital.
Lebih jauh, regulasi yang ada memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengawasan netralitas ASN. UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, Surat Edaran Menteri PAN dan RB juga menekankan pentingnya pengalihan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN kepada BKN, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dihadapi oleh Bawaslu Bone mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pilkada, di mana emosi dan kepentingan politik seringkali memanas, ASN perlu diingatkan akan tanggung jawabnya untuk tetap berada pada posisi yang netral. Ketidaknetralan ASN dapat berakibat pada kerugian besar, baik bagi individu ASN tersebut maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya penyerahan berkas dugaan pelanggaran ini ke BKN, diharapkan proses penanganan pelanggaran dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. BKN sebagai lembaga yang berwenang dalam hal kepegawaian diharapkan dapat melakukan evaluasi dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menjadi harapan bagi masyarakat untuk melihat bahwa setiap pelanggaran, sekecil apapun, akan ditindak secara tegas.
Komitmen Bawaslu Bone untuk menjaga netralitas ASN patut diapresiasi. Proses investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpatokan pada laporan yang masuk, tetapi juga melakukan pengawasan proaktif untuk mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan.
ASN yang terbukti melanggar netralitas seharusnya dihadapkan pada sanksi yang tegas, baik administrasi maupun hukum. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan sinyal yang kuat kepada seluruh ASN bahwa mereka harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Laporan: A.Haedar.
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
