Heboh! SD Inpres Unggulan BTN Pemda Dituding Komersialisasi Pendidikan, KPDI dan BARAK Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Makassar -Lemkiranews.Id

Sekolah Dasar (SD) Inpres Unggulan BTN Pemda kembali menjadi sorotan setelah munculnya dugaan komersialisasi pendidikan terkait biaya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di Snow World Makassar, Trans Studio Mall.

Komite Pejuang Demokrasi Indonesia (KPDI) menilai bahwa biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa sebesar Rp180.000 per anak dinilai memberatkan dan mengarah pada pungutan liar (pungli). Merespons hal ini, KPDI akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 12 Februari 2025, di depan sekolah dengan membawa sekitar 80 massa aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, KPDI menuntut evaluasi total terhadap manajemen sekolah. Mereka mengajukan tiga tuntutan utama, yakni:

1. Mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera mengevaluasi kepala sekolah beserta jajarannya,
2. Meminta kepala sekolah dicopot karena dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya,
3. Menuntut tegaknya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ketua KPDI menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari pemerintah.

“Kami menilai ada dugaan pungutan liar yang harus segera diusut. Sekolah negeri seharusnya tidak membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa tanpa dasar yang jelas,” dalam tulisan selebaran yang tertulis dalam aksi.

Tidak hanya KPDI, Barisan Aktivis Mahasiswa (BARAK) juga turut angkat suara dan akan menggelar aksi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Balai Kota pada Kamis, 13 Februari 2025.

Mereka membawa tiga tuntutan utama, yakni:

1. Mendesak Wali Kota Makassar untuk mencopot PLH Kadis Pendidikan dan Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Makassar.

2. Menyatakan PLH Kadis Pendidikan gagal total karena mengambil keputusan sepihak membatalkan kegiatan P5 di SD Inpres Unggulan BTN Pemda.

3. Menilai pembatalan program ini tanpa pertimbangan dampak psikologis terhadap ratusan siswa yang sudah antusias mengikuti kegiatan.

“Anak-anak sudah bersemangat mengikuti program P5, tapi tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Ini menunjukkan ketidaksiapan Dinas Pendidikan dalam mengelola kebijakan,” tulisan dalam surat aksi aliansi mahasiswa BARAK.

Hingga berita ini diterbitkan, diharapkan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kepala Sekolah SD Inpres Unggulan BTN Pemda dapat memberikan tanggapan resmi terkait aksi unjuk rasa yang akan digelar.

Aksi ini berpotensi menjadi sorotan luas, mengingat pendidikan merupakan hak dasar yang harus diakses tanpa beban biaya yang memberatkan.

Situasi di lapangan masih berkembang, dan media akan terus memantau serta mengupdate informasi terbaru terkait pergerakan aksi massa ini. (Tim/Red)

#Editor: Syarif Al Dhin #