Makassar- Lemkiranews.Id
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penguatan sektor pendidikan dan reformasi jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan baru-baru ini, Munafri menyoroti perlunya koordinasi lebih baik dalam mengisi posisi-posisi strategis yang kosong, terutama di Dinas Pendidikan.
Menurut Munafri, sektor pendidikan membutuhkan tenaga yang lebih senior dan berpengalaman untuk menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. Namun, permasalahan yang muncul saat ini adalah belum adanya kepala dinas, sekretaris, hingga kepala bidang yang definitif di Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Makassar, Selasa (4/3/2025).
“Kita harus mengawal ini dengan baik agar semua sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan, terutama dalam sektor pendidikan. Kita butuh orang-orang yang lebih senior untuk memulai dan membenahi sistem yang ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyebutkan rencana untuk menyelesaikan persoalan jabatan yang masih kosong. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memberikan prioritas kepada tenaga-tenaga muda yang memiliki mental kuat untuk mengisi jabatan strategis.
Terkait dengan posisi Pelaksana Tugas (PLT) di berbagai instansi, Munafri menekankan bahwa perlu ada kejelasan dalam pengisian jabatan definitif. Ia mengungkapkan bahwa nantinya akan ada laporan yang diajukan kepada pemerintah pusat guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
“Setelah PLT, kita akan berupaya mengusulkan jabatan definitif kepada pimpinan di tingkat kementerian. Jika tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan, maka kita akan mencari solusi lain sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya proses seleksi dalam pengangkatan kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah harus benar-benar memiliki kapabilitas untuk menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya harus diperketat agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Kita harus mereview kembali kepala sekolah. Bagaimana caranya kita bisa menilai mereka, jika kepala dinasnya saja belum ada? Ini yang akan kita benahi,” tegasnya.
Selain itu, Munafri juga membahas mengenai status tenaga honorer yang saat ini masuk dalam database P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia menyebutkan bahwa ada sekitar 7.000 tenaga honorer yang akan diusulkan untuk mendapatkan status P3K.
“Proses seleksi akan tetap dilakukan sesuai aturan. Jika ada kuota yang dibuka, kita akan seleksi tenaga yang layak. Namun, jika tidak ada kuota tambahan, maka kita harus mencari solusi lain untuk tenaga honorer yang belum terakomodasi,” ungkapnya.
Menurut Munafri, banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih manusiawi dalam menangani persoalan ini.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan, Munafri menegaskan bahwa segala bentuk pengangkatan jabatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga tidak segan-segan untuk mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran dalam proses rekrutmen jabatan.
“Kalau ada proses pengangkatan yang melanggar aturan, ya kita harus lihat bagaimana regulasinya. Kalau memang harus diberhentikan, ya kita ikuti prosedurnya,” katanya.
Dengan berbagai langkah yang direncanakan, Wali Kota Makassar berharap agar tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan, dapat berjalan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.
Ke depan, masyarakat berharap agar langkah-langkah yang dirancang oleh pemerintah kota dapat terealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat, Makassar diharapkan dapat menjadi kota yang lebih maju, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik. (Red)
#Editor:Syarif Al Dhin#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
