TAHUN 2023, SARAT KRISIS KEPEMIMPINAN

Oleh : Dr.Abdullah Hehamahua.SH.MH

Yogyakarta.Lemkiranews.Id

Hari ini, 31 Desember 2023. Kita tutup tahun ini dengan penuh gundah gulana. Prihatin !!!. Sebab, ada 19 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka dalam ledakan smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, beberapa hari lepas. Bencana alam terjadi di mana-mana. BNPB menyebutkan, ada 3.056 bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari – 3 Oktober 2023.
Mayoritas bencana alam tersebut berupa banjir (893 kejadian), cuaca ekstrem (861 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (687 kasus), tanah longsor (449 kejadian), kekeringan (116 kasus), gelombang pasang/abrasi (24 kejadian), gempa bumi (24 peristiwa), serta 2 kejadian erupsi gunung api.

Pada waktu yang sama, utang pemerintah mencecah angka delapan ribu trilyun rupiah. Harga kebutuhan pokok masih menjadi momok rakyat kecil. Namun, capres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Bahkan, cawapres bagi-bagi duit semasa kampanye, sesuatu yang tabu dalam ketentuan KPU.
Keprihatinan yang paling utama adalah krisis kepemimpinan. Kepemimpinan barbar yang diperankan presiden, para menteri, kepala daerah, sampai Kades se-Indonesia. Krisis kepemimpinan itu melahirkan lima kedaruratan dalam hal: korupsi, narkoba, keluarga, penegakkan hukum, dan identitas/nasionalisme.

Darurat Korupsi
Presiden Jokowi selama tahun 2023, terpaksa atau dipaksa memberhentikan beberapa pembantunya. Sebab, mereka terlibat atau terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Menkominfo, Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahruddin Yasin Limpo, dan Wamenkumham, Eddy Hiariej. Tragisnya, Ketua Lembaga pemberantas korupsi, KPK, Firli Bahuri juga ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi adalah presiden yang paling banyak menterinya ditangkap. Ada enam menteri dan satu wakil menteri yang terlibat korupsi. Olehnya, Jokowi dapat dianugerahi gelar Bapak Pembangunan Korupsi. Tentu, selain Bapak Pembangunan Utang dan Riba.

Kejaksaan Agung, 2023, mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, senilai Rp.8,1 trilyun. Proyek ini dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung awalnya menetapkan 5 tersangka: Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Kejaksaan juga menetapkan anggota BPK, Achsanul Qosasi dan Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka. KPK pada tahun yang sama, menetapkan gubernur Papua, Lukas Enembe dan gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka.

KPK juga menginformasikan, selama periode semester I, 2023 saja, ada 2.707 laporan dugaan korupsi. Laporan itu berkaitan dengan korupsi di lingkungan pemerintahan, baik Kementerian, Lembaga, pemda provinsi, kabupaten, dan kota, maupun BUMN/BUMD. Berdasarkan wilayah, menurut KPK, DKI Jakarta setelah dipimpin orangnya Jokowi, justru tercatat sebagai provinsi dengan laporan dugaan kasus korupsi terbanyak. Ada 359 laporan hanya, Januari-Juni 2023 untuk DKI.

Darurat Narkoba
Pejabat Polres Kabupaten Aceh Barat Daya, 29 Desember kemarin dulu merilis kasus narkoba yang ditanganinya sepanjang tahun 2023. Kapolresnya, AKBP Dhani Catra Nugraha mengungkapkan, 160 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023 didominasi kasus narkoba. Hal yang hampir sama dilaporkan kepolisian di seluruh Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN), 11 September tahun ini, memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana Narkotika. Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 115.905 gram sabu, 323.359 butir ekstasi, 61.140 butir tablet narkotika, 234 gram tembakau sintetis, serta 51.682,7 gram ganja. Ini kali ke 8, BNN memusnahkan barang bukti sepanjang tahun 2023.

BNN juga menginformasikan, ada 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia. Tragisnya, 70% pengguna adalah mereka yang berusia produktif. Dahsyatnya, pengguna narkoba sekarang bukan hanya oleh golongan tertentu saja. Bukan hanya oleh orang kota, tapi juga warga desa. Bukan hanya kalangan orang kaya tapi juga oleh keluarga miskin.

Terlepas dari semua itu, berita yang mengejutkan, menurut BNN, setiap hari ada 50 orang meninggal di seluruh Indonesia karena penyalah-gunaan narkoba.
Krisis Keluarga.

Kementerian Agama menyebutkan, 10% perkawinan, cerai. Tragisnya, BPS menyebutkan, 75% perceraian itu berasal dari gugatan cerai oleh isteri. BPS juga melaporkan (2023), enam tahun terakhir, angka perceraian mencapai tertinggi. Jumlah tahun lalu saja mencapai 516.334 kasus yang didominasi rumah tangga baru dari generasi milenal yang berumur di antara 30 – 40 tahun.

Tragisnya, hasil survei yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak di 33 provinsi, 62,7 % siswi remaja yang tercatat sebagai pelajar SMP dan SMA, sudah tidak perawan lagi. Dalam sebuah polling, menurut Athalia, Kompasiana, menyebutkan, 56% anak-anak gadis usia sekolah menengah di Amerika sudah melakukan hubungan seksual. Maknanya, kondisi Indonesia sekarang sudah lebih gawat dibanding Amerika. Sebab, di Amerika, belakangan ini, ada trend di mana keperawanan menjadi simbol kekuatan seorang perempuan. Tidak kalah dahsyat, kasus kekerasan seks di keluarga makin meningkat, baik oleh ayah terhadap anak maupun abang ke adiknya.

Kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 saja ada 29.692 kasus yang terdiri dari 6.303 laki-laki dan 25.987 perempuan.

Krisis Penegakkan Hukum
Jokowi dapat dilantik sebagai presiden Indonesia yang paling dahsyat mengobrak abrik proses penegakkan hukum. Masyarakat kaki lima biasa mengatakan, “pedang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.” Apalagi, menjelang peristiwa politik 2024, Jokowi semakin bergairah memeralat APH dalam mencapai tujuan politiknya.

Johnny G. Plate dan Syahrul Yasin Limpo misalnya, setelah diketahui partainya mendukung capres yang bukan pilihan Jokowi, langsung ditersangkakan. Pada waktu yang sama, keluarga partai istana yang terlibat kasus BTS, aman-aman saja. Bahkan, Harun Masiku yang sudah hampir 4 tahun buron, belum juga ditangkap. Ketua Umum Golkar sempat dipanggil Kejaksaan Agung tapi kasusnya dihentikan setelah yang bersangkutan mendukung capres pilihan Jokowi. Padahal, Munas Golkar menetapkan Ketua Umumnya sebagai capres 2024. Anehnya, menurut pakar hukum tatanegara, Jokowi sudah lima kali melakukan pelanggaran konstitusi. Namun, beliau tidak dimakzulkan MPR/DPR.

Krisis Identitas/Nasionalisme

Jokowi lompat pagar dari PDIP ke PSI. Sebab, baru dua hari menerima KTA partai, Kaesang, putra bungsunya ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Jokowi dalam pidatonya di acara PSI, dengan berapi-api meneriakan slogan: “PSI menang, pasti menang.” Ini yang disebut sebagai krisis identitas. Sebab, selama dua periode Pilpres, Jokowi didukung oleh PDIP. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi lompat ke partai lain. Jokowi disebut sebagai “kacang lupa kulitnya.”

Sejatinya, kita tak layak membandingkan Soekarno dan Jokowi. Sebab, Soekarno, proklamator, pejuang yang masuk keluar penjara oleh penjajah. Jokowi, tidak jelas kemahasiswaannya. Kalau tokh pernah kuliah, tidak aktif di organisasi mahasiswa seperti GMNI, GMKI, PMKRI, apalagi HMI dan PMII.

Nasionalisme Soekarno dapat dilihat ketika beliau mengeluarkan Indonesia dari PBB. Sebab, beliau tidak mau diintervensi bangsa asing. Bahkan Soekarno menyiapkan kapal laut guna mengangkut warga China untuk dikembalikan ke tanah leluhur mereka. Soekarno juga menerbitkan PP yang melarang pengusaha non pribumi menjual 9 bahan pokok di tingkat kecamatan sampai desa.

Jokowi sebaliknya. Beliau menawarkan hak guna lahan di IKN selama 190 tahun. Padahal, UU Agraria menetapkan, HGU paling lama 25 tahun. Jika diperlukan, dapat diperpanjang maksimal 10 tahun. Jadi, total, 35 tahun.

Simpulannya, demi kepentingan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda pada tahun 2045 nanti, rezim Jokowi harus dihentikan sampai di sini saja. Semoga !!! (Redaksi)