Penulis: Aliyuddin, S.Pd.
Makassar – Lemkiranews.Id
Pilkada serentak, meskipun menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, sering kali membawa dampak destruktif terhadap sektor pendidikan, khususnya melalui praktik patronase politik. Fenomena ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan tetapi juga mengancam kualitas pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses pilkada, sering kali terjadi stagnasi dalam kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan. Kepala daerah sementara atau pejabat pelaksana tugas (plt) umumnya enggan mengambil keputusan strategis demi menghindari risiko politis.
Patronase politik telah lama menjadi momok dalam sistem pendidikan Indonesia. Praktik ini, yang mengutamakan hubungan politik daripada kompetensi, telah menciptakan rantai persoalan yang merugikan kualitas pendidikan dan menghambat pemerataan akses. Tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan sekolah dan anggaran, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas dan menurunkan motivasi guru dan tenaga kependidikan. Mereka merasa terabaikan karena promosi atau penempatan lebih ditentukan oleh koneksi politik daripada prestasi kerja.
Proses rekrutmen guru ASN yang sering kali tidak sesuai dengan kompetensi, ditambah rendahnya kualitas program pelatihan profesi guru, menjadi indikator lemahnya kebijakan pendidikan yang justru terjebak dalam kepentingan politis. Guru yang tidak memiliki latar belakang atau keahlian sesuai dengan bidang yang diajarkan cenderung gagal memberikan pembelajaran yang efektif. Hal ini semakin memperburuk kualitas pendidikan di daerah tertentu. Pelatihan guru sering kali dilakukan sekadar untuk memenuhi formalitas administrasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan. Materi pelatihan tidak relevan dengan tantangan yang dihadapi guru, terutama di daerah terpencil.
Sekolah-sekolah dengan manajemen yang buruk tidak mampu memberikan pembelajaran yang efektif. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang bermakna karena guru tidak mampu mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai. Banyak dari mereka yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dalam membina guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama jika jabatan strategis di sektor pendidikan khususnya kepala sekolah diangkat berdasarkan afiliasi politik dan kedekatan personal dengan pejabat tertentu.
Patronase juga berdampak langsung pada tingginya angka anak putus sekolah. Data menunjukkan bahwa meskipun program pendidikan wajib belajar terus digalakkan, banyak anak umumnya dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan karena minimnya dukungan, akses, kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak dan guru berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin harus menghadapi tantangan yang berlipat ganda. Tidak ada guru yang cukup untuk mendidik mereka, kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran dan tidak adanya jaminan bahwa pendidikan akan memberikan mereka masa depan lebih baik. Ketika anak-anak tidak melihat manfaat nyata dari pendidikan, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas dan guru yang tidak kompeten, mereka cenderung putus sekolah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 4,3 juta anak Indonesia masih tidak bersekolah, sebagian besar berada di daerah pedesaan.
Patronase politik telah menjadi “virus” yang merusak pendidikan, menggagalkan upaya menciptakan sumber daya manusia unggul. Reformasi ASN melalui sistem PPPK harus diimbangi dengan pengawasan ketat, transparansi, dan pelatihan yang relevan agar dampak buruk ini dapat diminimalisir. Tanpa perbaikan signifikan, impian anak-anak negeri untuk memperoleh pendidikan berkualitas akan terkubur dalam sistem yang terkooptasi kepentingan politik. Jika praktik patronase dalam pendidikan dibiarkan, impian anak-anak negeri akan terkubur lebih dalam. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah, justru menjadi alat bagi elite politik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Reformasi besar diperlukan untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia dari jeratan patronase.(Tim/ Red)
Editor: Andi Aliyudin.S.Pd.#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
