Oleh: Muslim Arbi.
Surabaya, Lemkiranews.id .
Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Joko Widodo beserta keluarganya setelah 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muslim Arbi, langkah ini penting agar KPK terhindar dari tudingan sebagai “Komisi Perlindungan Keluarga” dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantas korupsi. “Laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan anak-anak Jokowi, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, sudah menumpuk di meja KPK. Begitu juga laporan mengenai kasus Bobby Nasution. Sampai sekarang, semuanya belum ditindaklanjuti secara nyata,” ujarnya.
Selain itu, Muslim Arbi menyebut laporan yang diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Joko Widodo sejak menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden dua periode juga sudah diterima KPK. Ia menilai bahwa dugaan ini menjadi akar dari berbagai masalah hukum, korupsi, dan KKN yang melibatkan Jokowi, keluarganya, dan lingkaran kroninya.
“KPK tidak perlu menunda lebih lama. Publik sudah lama menanti langkah konkret terhadap Jokowi dan anak-anaknya,” tegas Muslim Arbi. Ia juga menyoroti lambatnya penanganan laporan gratifikasi terhadap Gibran dan Kaesang dari perusahaan pembakar hutan di Sumatera. “Kasus ini sudah terang benderang di hadapan publik, tapi KPK belum juga bergerak,” tambahnya.
Muslim juga mengkritik KPK yang dianggap cepat bertindak terhadap kasus Hasto Kristiyanto hanya dalam hitungan hari setelah pelantikannya. “KPK seolah-olah tancap gas untuk mengejar target politik tertentu. Tapi, untuk kasus yang menyangkut Jokowi dan keluarganya, KPK seakan berhenti bergerak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muslim Arbi menyoroti laporan dari lembaga internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Joko Widodo sebagai salah satu tokoh dunia yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi berskala internasional. “Ini menjadi tamparan keras bagi nama baik bangsa, dan KPK harus bertindak untuk membersihkan nama Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, hari ini ribuan massa dari aksi 211 dikabarkan akan menggeruduk kantor KPK untuk mendesak lembaga tersebut agar memeriksa dan menangkap Joko Widodo serta keluarganya. Muslim Arbi memperingatkan bahwa gelombang protes publik terhadap KPK dapat terus meningkat jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti.
“KPK harus segera bertindak untuk memanggil, memeriksa, dan menahan Jokowi berdasarkan fakta dan bukti yang telah beredar luas di masyarakat. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap KPK akan terus tergerus, bahkan KPK dapat dianggap sebagai lembaga yang melindungi mantan Presiden Jokowi dan keluarganya,” pungkas Muslim Arbi. (Tim Redaksi)
#Editor Andi Aliyudin.S.Pd#
Author: Risal
Pemimpin Umum /Pemimpin Redaksi Lemkiranews.id
